Pantai Pancer Puger

PANCER begitu kebanyakan orang memanggilku.

Aku bertempat di kecamatan puger kabupaten jember povinsi jawa timur.

Aku cantik namun aku tersisih.

Aku cantik namun aku dibilang kurang menarik.

Aku dipandang sebelah mata karna pasirku hitam.

Tempat Pelelangan Ikan Puger

Daerah kawasan nelayan merupakan salah satu daerah potensial untuk membangun  pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat wilayah Indonesia yang notabennya adalah sebagian besar terdiri dari lautan, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat yang berpusat di laut seperti nelayan memberikan sumbangan yang besar untuk pendapatan nasional maupun pendapatan perkapita. Untuk menunjang geliat perekonomian masyarakat nelayan, keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) memegang andil dan peran yang penting sebagai sarana transaksi dengan konsumen.

Polri Masih Kurang Sarana dan Prasarana untuk Atasi Illegal Fishing

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kurang mendapat dukungan sejumlah lembaga, termasuk Kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Polri menyatakan bahwa selama ini Kepolisian sudah bersinergi dengan instansi lain dalam rangka penegakan hukum di laut.

"Kami lakukan tugas di laut bersama instansi lain, TNI AL dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Kami sinergi dalam rangka penegakan hukum di laut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Agus Rianto, di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/12/2014).

Susi: Saya Lanjut atau Tidak Jadi Menteri, "Perang Hiu" Jangan Berhenti

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap, kebijakan pemerintah memerangi kapal-kapal asing pencuri ikan dapat diterapkan selamanya, meskipun ia sudah tidak lagi menjadi menteri.

Harapan itu disampaikan Susi seusai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan ikan secara ilegal.

"Saya berharap apa pun yang terjadi, saya lanjut atau tidak menjadi menteri, perang 'hiu-hiu' ini tidak boleh berhenti karena ini luar biasa (hasil laut) yang hilang dari kita," ujar Susi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

"Ibu Susi, Mengapa Ikan di Laut Kita Sering Dicuri? Apa di Laut Mereka Tak Ada Ikan?"

KOMPAS.com — "Ibu, kenapa ikan di laut kita sering dicuri? Apa karena laut kita luas dan di laut mereka (para pencuri ikan di lautan Indonesia) tak ada ikannya?"

Pertanyaan sederhana tersebut sontak membuat Bentara Budaya Jakarta pada Rabu (17/12/2014) "menggeliat" oleh tepuk tangan, bercampur senyum, tawa, sekaligus kekaguman.

Seorang anak berseragam Pramuka berdiri di antara puluhan teman-temannya yang berpakaian sama, Rabu siang itu, mengajukan pertanyaan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berdiri tepat di depannya.

Anak itu menyebutkan namanya adalah Alam, siswa dari SD Palmerah Pagi, Jakarta Pusat. Selama sekitar setengah menit, keriuhan akibat pertanyaan Alam "mendapatkan" waktu.

Setelah keriuhan cukup reda, Susi pun menjawab. Sama sekali tak ada cemooh ataupun nada menggurui dalam jawabannya.

"Betul. Thailand itu makin sedikit produksi ikannya. Mereka sekarang keliling dunia, mencari ikan," tutur Susi. Namun, kata dia, ternyata di bagian lain dunia ada aturan ketat soal penangkapan ikan dan kapal yang bisa menangkap ikan di wilayahnya.

"Di kita (Indonesia), juga ada aturannya, tetapi laut kita luas. Ini ibu mulai (menegakkan aturan yang seharusnya)," lanjut Susi. "Adik-adik, nanti kalau besar jadilah perwira TNI AL yang hebat, untuk menjaga laut kita ya..."

Tak cukup saya sendiri

Pertanyaan sederhana yang menukik di tengah seminar yang dihadiri para praktisi dan pakar di sektor perikanan itu terjadi pada akhir sesi Susi bicara.

Beberapa saat sebelumnya, Susi menegaskan, apa pun yang telah dan akan dia kerjakan selagi menjadi menteri ini pada akhirnya ada rutinitas dan waktu yang membatasi.

"Rutinitas di birokrasi kerap membuat kita lupa pada persoalan di lapangan," ujar Susi. "Pada akhirnya, saya juga akan selesai. Setidaknya pasti akan selesai jadi menteri."

Kedua fakta itu, menurut Susi, harus menjadi kesadaran bagi semua orang untuk turut terlibat menjaga dan mengelola laut Indonesia. "Masa depan kita itu ada di laut, seperti kita juga pernah jaya pada masa lalu karena laut," ujar dia, merujuk pada kejayaan pelaut Bugis di antaranya.

"Saya bisa lakukan banyak, tetapi kalau tidak didukung media dan masyarakat, tidak akan berhasil," kata Susi. Peran publik pun tak selalu berkutat di bidang kelautan itu sendiri, tetapi bisa di segala bidang.

Soal kebijakan, Susi menyatakan tak selamanya dia akan berkutat dengan penenggelaman kapal. Namun, ujar dia, memunculkan efek jera merupakan langkah yang sekarang dibutuhkan.

"Tidak selamanya begitu, tetapi sekarang adalah untuk memberikan efek jera." Terlebih lagi, ujar dia, negara lain juga sebenarnya melakukan hal yang sama.

 "Bunda Susi, mukjizat apa yang terjadi di tempat kami hari ini? Sunyi senyap lautku hari ini, ikan pun datang menghampiri, minta kutangkap..."

Bersamaan dengan itu, aturan-aturan yang bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan—seperti melarang transhipment—akan terus Susi buat. Alasan yang sama mendasari pembentukan satgas maupun pengadilan perikanan. "Itu semua tetap terbatas."

"Kalau negara dengan semua perangkatnya, TNI AL, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, tak bersuara dan berprinsip sama dengan saya, apa yang saya lakukan sampai hari ini akan sia-sia," kata Susi.

"Banyak orang tidak tahu lho kalau kita punya Deklarasi Juanda," ujar Susi memberikan contoh peran apa yang bisa diambil masyarakat untuk turut mendukung visi-misi kemaritiman pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Lalu, Susi pun menyinggung hilangnya kisah-kisah kepahlawanan maupun heroisme para pelaut, sekalipun ada lagu yang bagi generasi 1980-an cukup akrab.

Lirik lagu itu antara lain berbunyi, "Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa."

"Kita sudah kehilangan banyak cerita historis, heroik, dari zaman-zaman dulu. Pendidikan. Mungkin di Pramuka, bisa juga dikembangkan lagi cerita-cerita itu," usul Susi.

Cerita dalam seni tradisional, lanjut Susi, yang banyak mengingatkan para tumpah darah Indonesia soal kejayaan bahari Indonesia sudah tak lagi ditonton. "Mungkin tinggal dikemas menjadi lebih menarik saja."

Cita-cita lain Susi
Ide-ide pun bermunculan dalam rentang singkat dari penuturan Susi. Dia, misalnya, mengaku mendatangi Bone dan Sinjai di Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu, adalah untuk menyiapkan generasi baru pelaut Indonesia.

"Kita punya banyak pelaut andal. Untuk mengambil alih (kawasan laut) yang selama ini diisi kapal-kapal asing, harus ada pengganti dari dalam negeri. Saya minta Bupati (Bone dan Sinjai) mencarikan 100 calon nakhoda, akan saya carikan beasiswa, belajar di luar negeri, untuk mengembalikan kejayaan bahari kita."

Susi juga melontarkan idenya untuk membangun Museum Bahari, yang memotret kekayaan bawah laut, dari kapal-kapal karam di wilayah laut Indonesia. Menurut dia, selama ini harta karun dari kapal-kapal karam itu dijarah oleh kapal asing, yang tiba-tiba saja muncul di balai lelang Christie. "Kita hanya dapat sisa, barang yang jelek, tak berharga."

Cita-cita soal museum itu, dalam bayangan Susi, akan melibatkan perusahaan-perusahaan perkapalan di Indonesia untuk memamerkan koleksi masing-masing. "Tinggal disematkan courtesy perusahaannya."

Susi juga menyebutkan satu lagi cita-citanya untuk membangun tiga kapal pinisi. "Bahan-bahan diambil dari rumah-rumah kayu tua yang sudah mau roboh, bukan kayu hasil tebang baru."

Menurut Susi, dia bercita-cita menjadikan tiga kapal pinisi itu menjadi duta Indonesia untuk berkeliling dunia. "Sampai Madagaskar, mengembalikan kejayaan (pelaut Indonesia pada masa lalu)," ujar dia.

Dalam paparan yang tak terasa memakan waktu hingga 1,5 jam, dari rencana semula hanya setengah jam, Susi banyak bertutur tentang potensi kekayaan bahari Indonesia, yang bisa menjadikan bangsa ini besar dan berjaya.

Susi mengaku, dalam dua bulan ini memang belum semua hal bisa dia benahi di bidang kelautan dan perikanan. Namun, ujar dia, segala sesuatu harus ada yang memulai, berlanjut dengan pelibatan dan penyadaran publik soal peran yang bisa dijalankan bersama untuk mewujudkan kejayaan berbasis bahari tersebut.

Dalam salah satu bagian penuturannya, Susi mengutip pesan singkat lewat telepon seluler yang dia terima dari nelayan di Natuan. "Bentuknya puisi. Tenyata nelayan pun pintar berpuisi," puji dia sebelum membacakan pesan itu di depan para tamu.


Dikutip : www.kompas.com

TNI Akan Beli Pesawat Jet Amfibi untuk Berantas Illegal Fishing

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan TNI akan membeli jet amfibi, dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Jet Amfibi tersebut akan berfungsi dalam aktivitas TNI menjalankan patroli laut maupun patroli udara.
"Salah satu jenis pesawat Jet Amfibi tersebut yakni BE 200," ujar Ida Bagus, dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).
Ida Bagus menuturkan, rencana pembelian jet amfibi tersebut diutarakan pada saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan ke wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya di Wilayah Kalimantan Timur. Saat itu Jokowi melihat tentang aktivitas patroli darat maupun patroli laut dari TNI dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kemudian,kata Ida Bagus, TNI menawarkan solusi kepada Jokowi untuk membeli jet amfibi.
"Kami sampaikan solusi dalam hal pelaksanaan penindakan dan pencurian ikan di wilayah laut, berupa pesawat amfibi yang bisa mendarat di laut dengan karakteristik mampu di gelombang yang tinggi," ucap Ida Bagus.
Ida Bagus menerangkan, dengan kemampuannya yang bisa mendarat di permukaan laut, jet amfibi tersebut mampu menahan para pencuri ikan agar tidak melarikan diri. Jet tersebut juga mampu membawa tim untuk melakukan pengamanan laut. Ida mengatakan Jokowi menyetujui usul tersebut.
"Dan waktu itu beliau (Jokowi) setuju dengan ide itu," kata Ida Bagus.
Jet Amfibi tersebut merupakan jet asal Rusia. Jet tersebut biasanya digunakan untuk melakukan pemadaman hutan karena mampu mengangkut bom air. Selain itu, jet tersebut juga digunakan oleh tim Sar untuk kegiatan penanganan bencana maupun pencarian orang.

Dikutip : www.kompas.com

KKP: Moratorium Tidak Hanya Urusi Kapal yang Bandel

JAKARTA - Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf mengemukakan, proses moratorium yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tidak hanya masalah fisik mengenai kapal yang bandel.

"Jadi intinya, kenapa kita melakukan moratorium ini, karena kita ingin mengurangi salah satunya kerugian akibat pencurian ikan dan tidak melulu membereskan urusan secara fisik soal kapal asing yang masuk kemudian mencuri dan membawa pergi," ujarnya di Gedung Mina Bahari I di Jakarta, Jumat (5/12/2014)

Dia mengatakan, KKP juga akan melakukan penataan evaluasi mendalam tentang status dari kapal-kapal yang diberikan izin, menggunakan bendera Indonesia, seperti sekarang.

"Nanti kita cek, apakah benar mereka mendaratkan kapalnya di Indonesia? Apa benar mereka membangun industri sehingga nilai tambah dari pengolahan itu diperoleh dan sebagainya," jelasnya.

Dia menegaskan, inilah proses moratorium yang sebetulnya dibutuhkan Indonesia. "Kita membutuhkan ini. Kita mengawasi sampai 30 April 2015. Kita harapkan sampai 30 April, semua dari 1.100 kapal yang kita tuju ini bisa selesai," tandasnya.

Dikutip : http://ekbis.sindonews.com

Bupati Jember Diminta Perhatikan Sektor Kelautan

SURYA Online, JEMBER - Fraksi Hanura - Demokrat (Harkat) DPRD Jember meminta, agar Bupati MZA Djalal memperhatikan sektor kemaritiman dan kelautan, dalam RAPBD Jember 2015.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Fraksi Harkat, Isa Mahdi dalam Pandangan Umum Fraksi terkait R-APBD 2015 di gedung DPRD Jember, Senin (10/11/2014).

Saran ini terbilang minor, dibandingkan pandangan lain yang disampikan fraksi-fraksi lain di gedung dewan. Menurut Fraksi Harkat, sektor kelautan masih sangat potensial dan belum digarap secara maksimal. "Produksi ikan yang masuk melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Puger saja, 10 ribu ton per tahun, itu hanya dari satu tempat. Padahal garis pantai Jember mulai dari perbatasan Lumajang sampai dengan Banyuwangi. Kalau digarap secara maksimal, tentu bisa lebih dari itu," ujar Isa.

Isa yakin, produksi ikan tangkap di perairan Jember lebih dari itu. Namun karena sejumlah faktor, maka produksinya hanya 'mentok' sampai 10 ribu ton per tahun. "Kalau dikembangkan dapat mendorong terbentuknya cluster ekonomi kreatif baru, sehingga cita-cita mengurangi jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran adalah sebuah keniscayaan," tegas Isa.

Kepala Dinas peternakan, Perikanan, dan Kelautan Mahfud Effendi mengatakan kalau potensi perikanan tangkap di Jember mencapai 40 ribu ton per tahun. Namun jumlah produksinya masih 10 ribu ton per tahun. Menurutnya ada sejumlah kendala seperti pendangkalan muara di Puger. "Seperti muara sempit dan dangkal, juga pelabuhan kecil. Sarana dan prasarana di TPI dan sekitarnya masih kurang maksimal," ujar Mahfud.

Dikutib : http://surabaya.tribunnews.com

NASKAH DEKLARASI DJOEANDA

KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
PENGUMUMAN PEMERINTAH
MENGENAI
WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dewan menteri, dalam sidangnya pada hari Jum’at tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.
Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
Penentuan batas lautan territorial seperti termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan territorialnya sendiri-sendiri.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.
Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang.
Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konperensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Pebuari 1958 di Jenewa.

Jakarta, 13 Desember 1957
PERDANA MENTERI
ttd.
H.DJUANDA