KKP: Indonesia Swasembada Garam Tahun 2016

Surabaya, JMOL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis swasembada garam di Indonesia bisa dicapai pada 2016. Optimisme itu berangkat dari besarnya dukungan berbagai pihak di Tanah Air terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan petambak garam.
Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil Kementerian KKP, Sudirman Saad menegaskan untuk mewujudkan swasembada garam diperlukan upaya serius dan saling bersinergi. “KKP melalui program PUGAR yang telah dilakukan sejak tahun 2011 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan,” kata Sudirman, dalam Pembukaan Sosialisasi Nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2015, di Surabaya, Selasa (28) malam.
“KKP berkomitmen swasembada garam nasional dapat dicapai. Apalagi, pada 2015 KKP memfasilitasi kurang lebih 10.000 hektare lahan garam rakyat untuk intensifikasi dengan alokasi anggaran besar,” ujarnya.
Sudirman menjelaskan, target besaran produksi garam tahun ini terealisasi sebesar 3,3 juta ton, atau 0,8 juta ton lebih besar dibanding pencapaian tahun 2014, sebesar 2,5 juta ton. Peningkatan tersebut, diharapkan menjadi substitusi terhadap pengurangan importasi garam sebesar 50 persen.
Sejauh ini, menurut dia pemetaan swasembada garam yang telah disusun KKP, telah dialokasikan anggaran yang cukup besar. Anggaran yang begitu besar untuk intensifikasi lahan garam, terutama untuk memenuhi kebutuhan garam industri maupun mempertahankan swasembada garam konsumsi.[AN]

Sumber : Jurnalmaritim.com

KKP Tingkatkan Pengembangan SDM KP Dukung Blue Economy

Info BPSDM KP (13/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), kembali menghadirkan inisiator blue economy (ekonomi biru) internasional Prof. Gunter Pauli. Kali ini, ia menjadi pembicara pada Short Course on Blue Economy Practices, Minggu (12/4), di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo, Jawa Timur, hasil kerja sama dengan Blue Economy Foundation (BEP) Indonesia.

Menurut Gunter, blue economy diartikan sebagai ekonomi berbasis kelautan, yang berarti sebuah model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Konsep blue economy sangat relevan untuk diterapkan di sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan bisnis inovatif dan kreatif berdasarkan prinsip efisiensi alam, hidup hemat tanpa ada limbah yang terbuang (zero waste), menciptakan kesempatan wirausaha dan lapangan kerja,dan memperbaiki modal sosial dengan inovasi dan kreativitas.

Sejalan dengannya, Kepala BPSDM KP Suseno Sukoyono mengatakan, konsep blue economy diangkat berdasarkan pengalaman empiris bahwa dengan inovasi dan kreativitas kegiatan ekonomi dapat dikelola tanpa merusak lingkungan, bahkan sebaliknya dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Konsep ini diperkenalkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia selama ini cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan karena keserakahan. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya limbah yang bersumber dari industri maupun rumah tangga, tetapi juga diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Dengan konsep ini, sumber ekonomi nasional dikelola secara berkelanjutan.

“Sementara itu, SDM merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan konsep blue economy dalam membangun kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi KKP pada pengembangan blue economy merupakan salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Suseno.

Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pendidikan, di samping juga dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan. Kegiatan pendidikan ini dilakukan melalui satuan pendidikan KKP, yang terdiri dari sembilan Sekolah Usaha Perikanan (SUPM) di Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Ambon, dan Sorong; tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong; serta satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di lima kampus, yakni Jakarta, Bogor, Serang, Karawang, dan Wakatobi. Penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan KKP menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory dengan porsi 70% praktek dan 30% teori untuk pendidikan menengah serta 60% praktek dan 40% teori untuk pendidikan tinggi. Peserta didiknya: 40% anak pelaku utama (nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam), 40% masyarakat umu, dan 20% mitra kerja sama.

Salah satu contoh nyata penerapan blue economy pada satuan pendidikan KKP diterapkan oleh Poltek KP Sidoarjo. Pada kegiatan budidaya perikanan Poltek ini telah menerapkan sistem budidaya ikan dan udang dengan memanfaatkan hutan mangrove buatan di stasiun lapangan praktek Pulokerto, Pasuruan, Jawa Timur, dengan nama Pusat Studi Mangrove. Buah mangrove yang biasanya terbuang, dimanfaatkan untuk aneka olahan mangrove, seperti dodol, selai, dan sirup. Pusat studi ini merupakan lokasi kunjunganfield trip peserta The 9^th World Congress on Blue Economy 2015, 13-15 April 2014, pada hari terkahir pelaksanaannya.

Selain itu ada pula Bandeng Tanpa Duri (Batari) yang limbah pemrosesannya banyak dihasilkan manfaat yang mencerminkan penerapan blue economy. Limbah isi perut hati, ginjal dan labirinth bandeng diolah dengan cara digoreng. Isi perut dan labirinth dapat pula diolah menjadi bothok. Semua isi perut, insang dan labirinth dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Kemudian sisiknya dibuat kolagen sebagai campuran bahan kosmetik. Tulang punggung dan duri diolah menjadi krupuk dan abon. Sedangkan darah dan sisa-sisa cucian menjadi pupuk cair yang dapat menyuburkan plankton.

Contoh lainnya dilakukan oleh STP kampus Serang dengan pengembangan budidaya udang menggunakan teknologi Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (Busmetik), yang merupakan inovasi  teknologi  budidaya udang melalui suatu kajian ilmiah yang terukur. Kegiatan budidaya udang ini disinergikan dengan beberapa kegiatan lain yang dapat diintegrasikan sesuai dengan blue economy, yaitu pemanfaatan  limbah  budidaya untuk pertumbuhan vegetasi mangrove dan bandeng, bunga mangrove untuk pengembangan lebah madu, daun mangrove untuk konsumsi binatang ruminansia, seperti kambing, serta pemanfaatan lahan sekitar mangrove untuk budidaya kepiting. Dengan demikian, tidak ada lagi limbah yang terbuang tanpa dimanfaatkan.

Suseno berharap kegiatan Short Course on Blue Economy Practices dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik lingkup KKP maupun pendidikan lainnya, serta kelembagaan Politeknik KP Sidoarjo dalam membangun jejaring kerja internasional; sebagai momentum pengembangan pusat studi, khususnya Pusat Studi Mangrove Poltek KP Sidoarjo; memfasilitasi pertukaran best practice good ocean governance dan scale up penerapan prinsip-prinsip blue economy yang dapat diaplikasikan masyarakat luas; serta penyampaian inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh satuan pendidikan tinggi KKP. “Hal ini merupakan bentuk pengembangan blue economy yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan KKP, yang menjadikan bentuk nyata sebagai penjuru dan rujukan bagi lembaga pendidikan tinggi kelautan dan perikanan dan sekolah kemaritiman di Indonesia,” tegasnya.

Dengan menerapkan blue economy membuat SDM kelautan dan perikanan menjadi lebih kreatif untuk memanfaatkan limbah menjadi suatu kegiatan inovatif yang mendorong terciptanya para wirausaha baru, baik dari satuan pendidikan maupun pelatihan, melalui pendampingan para penyuluh di lapangan dalam menerapkan dan mempraktekannya.

Sumber : HUMAS BPSDM KP